Baznas NganjuknTentukan Langkah Strategis Menuju Tata Kelola Zakat Yang Unggul

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Jawa Timur sukses menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Tahun 2026 selama tiga hari, mulai 29 - 31 Oktober 2025, di Regent’s Park Hotel, Kota Malang. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan Baznas kabupaten/kota se-Jawa Timur sebagai upaya memperkuat tata kelola keuangan zakat yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada dampak sosial yang nyata. Acara dibuka secara resmi oleh Ketua Baznas Jawa Timur, Prof. Dr. KH. Ali Maschan Moesa, M.Si., yang dalam sambutannya menekankan pentingnya RKAT sebagai fondasi strategis dalam pelaksanaan program-program pemberdayaan mustahik. “RKAT bukan hanya dokumen perencanaan, tetapi komitmen moral kita dalam mengelola amanah umat. Melalui RKAT yang baik, kita bisa memastikan setiap rupiah zakat memberikan manfaat maksimal bagi penerima,” ujar Prof. Ali Maschan Moesa. Dalam kegiatan tersebut, Baznas Kabupaten Nganjuk menunjukkan komitmennya dengan menghadirkan langsung Wakil Ketua III, Dra. Mukhasanah, M.Si., didampingi oleh Staf Bagian Keuangan dan Pelaporan, Lilik Nurhayati, S.Pd.I. Kehadiran mereka mencerminkan keseriusan Baznas Nganjuk dalam menyusun perencanaan anggaran yang selaras dengan arahan nasional dan kebutuhan lokal. Dra. Mukhasanah menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat bagi peningkatan kapasitas tim Baznas Nganjuk. “Kami mendapatkan panduan yang komprehensif dan praktis. Ini akan menjadi bekal penting dalam menyusun RKAT 2026 yang lebih terukur, efisien, dan berdampak langsung bagi masyarakat prasejahtera di Nganjuk,” ujarnya. Selama tiga hari, para peserta juga melakukan simulasi penyusunan RKAT, diskusi kelompok, serta sharing best practices antar-Baznas kabupaten/kota. Kolaborasi dan sinergi yang terbangun dalam forum ini diharapkan dapat mendorong harmonisasi pengelolaan zakat di seluruh Jawa Timur. Baznas Jawa Timur menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi Baznas kabupaten/kota dalam memperkuat sistem perencanaan dan pelaporan, sehingga zakat benar-benar menjadi instrumen strategis dalam pengentasan kemiskinan